Save Sampang#6

Pak Jusuf Kalla, RELOKASI dan Piagam Perdamaian
A.M.Safwan, Pengasuh Ponpes Mahasiswa
Madrasah Muthahhari, RausyanFikr Jogja

Keinginan baik Pemerintah utk menawarkan opsi relokasi ke Pengungsi di GOR Sampang ke Sidoarjo (Jatim) dengan alasan kemanusiaan agar pengungsi lebih nyaman dari kondisi yang ada sekarang tentu patut kita apresiasi, begitu juga keterangan pemerintah daerah
Jatim utk mencarikan alternatif tempat pengungsi di Sampang setelah para pengungsi menyatakan keberatan dengan opsi relokasi di sidoarjo. (keterangan yang disampaikan Menteri Agama, Gubernur & Wakil Gubernur Jatim dlm 2-3 hari terakhir ini).

Mengelola pengungsi bukan hal yang mudah memang, apalagi psikologi korban kekerasan dengan kekerasan spesifik bernuansa keyakinan agama bercampur dengan banyak variabel dan kepentingan politik, geopolitik, sosiologi, antropologi, serta lemahnya penegakan hukum dan manajemen tata kelola bernegara.
Dua minggu berlalu (26/8) tragedi berdarah di Sampang, pengungsi mengalami kelelahan fisik dan psikologi, satu per satu pelaku di lapangan (8/9)- 3 orang- ditetapkan jadi tersangka, polisi masih mengejar 5 pelaku lapangan. Tentu, pertanyaan awam seperti saya, di mana-mana pelaku lapangan dalam sebuah gerakan massa ada aktor intelektualnya, yang menjadi dorongan utama mengapa penghadangan dan penyerangan massa ini harus mereka lakukan. Jika Penegak Hukum menangkap 3 pelaku, dan 5 buronan sebagai tersangka bukan semuanya (massa yang menyerang), mungkinkah ini berarti para pelaku adalah aktor utama di lapangan yang langsung terkait dengan kekerasan. Ratusan lagi (massa) sebagai bagian “tim sukses” penghadangan warga Sampang tsb. adalah pelengkap yang tidak ditangkap polisi.

Lagi-lagi pertanyaannya, siapa yang mendatangkan ratusan pelengkap yang menemani para tersangka? Saya yakin para penegak hukum jauh sangat mengerti desain kekerasan ini dan bagaimana merunutnya. Jadi, warga korban terutama keluarga yang kehilangan nyawa 1 anggota keluarganya, kekerasan ini tentu perlu di kawal hingga akhir sehingga status hukumnya jelas: APA MOTIFNYA dan SIAPA AKTOR INTELEKTUALNYA?

Persoalan yang lebih berat tentunya masalah pengungsi. Kabar yang kita baca dan informasi yang saya dengar, pengungsi tidak ingin direlokasi, mereka ingin kembali ke tempat/lokasi rumah mereka masing, bagaimanapun sulitnya keadaan hidup mereka, mereka katanya lebih nyaman di lokasi/rumah mereka sendiri (ada yang harus merawat Sapi sebagai sumber nafkah mereka, tembakau yang akan segera panen, anak2 yang ingin kembali sekolah, lingkungan keluarga mereka yang ingin kembali berkumpul. Pada saat yang sama, keadaan mereka di GOR Sampang tidak layak dan terbuka tanpa ada privasi keluarga, dengan berbagai persoalannya seperti kesehatan dan tekanan psikologi. Opsi relokasi memang masuk akal sambil menunggu rumah mereka dibangun kembali. Tetapi kita belum mendengar kapan jelasnya pengungsi ini akan kembali ke kehidupannya selama ini (keluarga-pekerjaan-lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu juga beralasan juga pengungsi yang menolak relokasi. Bagaimana jika mereka dibuatkan rumah sementara (bersifat darurat saja) di lokasi bekas rumah mereka yang hancur dan yang masih bisa digunakan. Alasan keamanan pasti jadi pertimbangan.

Kita tentu harus berpihak kepada kepentingan utama korban (pengungsi) yang menolak relokasi, tetapi juga negara punya hak untuk mewujudkan kewajibannya menjamin keamanan warga negaranya dengan merelokasi mereka ke lokasi yang lebih terjamin. Persoalannya, secara psikologi, para pengungsi tidak mendapatkan sebuah solusi atas jaminan atas keyakinan mereka setelah kembali ke lokasi/rumah mereka masing2 atas kemungkinan munculnya kekerasan baru.

Oleh karena itu, mungkin perlu dipikiran solusi resolusi konflik berupa piagam perdamaian, semacam yang dilakukan Jusuf Kalla (JK) di Ambon dan di Poso. Mungkin menarik jika melibatkan/memohon bantuan PMI di mana Pak JK menjadi bagian penting di dalamnya dan relevan dengan tugas palang Merah Indonesia (PMI), dan juga Pak JK adalah ketua Dewan Masjid Indonesia. Perlu segera ada undangan terbuka atau langsung ke Pak JK sebagai mediator bersama PMI nya.

Hal ini mungkin perlu segera, oleh karena Persoalan akan semakin berlarut, terdapat isyarat dari Menteri Agama dan Pemda utk secara kuat merelokasi, bahkan Sang Menteri pun sempat melontarkan, : “sebenarnya kami bisa memaksa”. Dari berbagai media, tampak sikap plin plan sang Menteri, seperti beliau dibawah tekanan, apalagi beliau punya latar belakang Partai yang tentu wajar membawa representasi konstituen. Inilah repotnya negeri kita, nasib rakyatnya dipertaruhkan di meja “judi politik” dan rakyat sebagai klien “untung rugi” ibarat bisnis. Hampir sulit kita kembali kepada pengertian agung “WARGA NEGARA” dalam konstitusi UUD 1945 kita.

Saya berpendapat, mendorong opsi segera Resolusi Konflik dengan mengundang Pak JK beserta PMI nya adalah salah satu opsi yang layak dipertimbangkan selain tentunya memperkuat relawan yang sudah ada di sana yang selama ini berjuang siang-malam menemani kehidupan para pengungsi. Jika perlu opsi membangun lokasi relokasi sementara di dekat lokasi bekas rumah mereka di Sampang dengan mobiisasi dana yang dilakukan PMI secara terbuka di media massa. Tentu, opsi relokasi di dekat rumah mereka sendiri para pengungsi lebih nyaman, bahkan lebih layak dari berbagai aspeknya apalagi disertai dengan upaya resolusi konflik dengan Piagam Perdamaian mungkin bisa membangun kepercayaan para pengungsi. Wallahu’alam

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s