AL-WILAYAT AL-‘AMMAH

(Oleh : Ust. Abdullah Assegaf)

 

WILAYAH termasuk konsep yang mendasar dalam menentukan kesempurnaan masyarakat manusia. Tanpanya, manusia tak akan pernah berhasil mewujudkan  suatu masyarakat  sehat sebagaimana dicita-citakan.

Lantaran urgennya masalah wilayah, para ulama lantas menempatkannya  pada  pembahasan inti seputar masalah masyarakat dan sistem  kemasyarakatan. Mazhab Syi’ah  bahkan memasukan masalah  wilayah ini sebagai  salah satu Ushul Aqidah.

Mengingat pentingnya masalah ini, maka,  meskipun ringkas dan global,  kami akan berusaha menguraikannya dalam tulisan ini. Kami  berlindung kepada Allah Swt dari segala dosa dan kesalahan.

Manusia, Makhluk Sosial

Sejarah perkembangan umat manusia telah membuktikan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk  hidup bermasyarakat. Dalam konteks kehidupannya sebagai anggota masyarakat, manusia membangun dan mempertahankan kelangsungan hidup dan keturunannya. Islam, dalam firman suci Allah Swt, juga meyakini adanya  kemestian hidup umat manusia sebagai sebuah masyarakat.

Allah Swt berfirman:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu  berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu  saling kenal mengenal.(al-Hujurât:13)

Bahkan, akal mempertimbangkan bahwa manusia mustahil hidup hanya sendirian tanpa bergabung dengan selainnya. Dapat kita bayangkan, untuk memenuhi kebutuhan makan siangnya saja, manusia harus mendahuluinya dengan berbagai macam keahlian dan pengolahan.

Apabila dibayangkan bagaimana manusia menemukan  beras sebagai bahan  kebutuhan pokok, dan kemudian menanamnya, menuainya,  melepaskan bijinya dari kulitnya, mengolahnya, sampai kemudian menjadi nasi matang. Melihat kepada lauk pauk yang terdapat dalam sepiring nasi pun menjadikan manusia dapat membayangkan, bagaimana ditemukannya kedelai sebagai bahan  utama membuat tempe dan tahu serta bagaimana mengolahnya. Juga dengan melihat kepada berbagai  macam sayuran menjadikan manusia  berpikir tentang banyaknya  keahlian  yang harus dimiliki untuk  menjadikannya sebagai  sebuah hidangan yang lezat dan bergizi.

Lebih jauh lagi untuk dipikirkan adalah alat-alat pengolah semua yang ada dalam sepiring  nasi itu. Bagaimana harus disediakan panci dan segala perlengkapan lainnya. Bagaiman harus memilih makanan yang baik, yang membentuknya,  dan sebagainya. Semua itu diperlukan keahlian khusus yang berdasarkan kenyataan, satu orang saja tidak akan  mampu menguasai seluruh keahlian tersebut. Oleh karenanya, manusia harus hidup bersama sehingga satu sama lain da[at berbagi keahlian.

Keharusan Adanya Pemerintah

Sewaktu sekelompok manusia hidup bersama, apalagi dalam jumlah yang besar dan membentuk sebuah komunitas (masyarakat), maka, di samping  akibat-akibat positifnya yang telah kita bahas, akibat-akibat negatif pasti akan selalu timbul manakala tidak terdapat pengaturan atau pemerintahan yang diberlakukan di antara mereka. Ini mungkin akan menimbulkan benturan kepentingan, konflik internal, bahkan boleh jadi sampai menumpahkan darah di antara  para anggota masyarakat tersebut.

Di samping itu, kekayaan yang terdapat di tempat masyarakat itu tinggal, seperti tanah, air, hutan, barang-barang tambang, dan lain-lain, memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang khusus agar dapat dimanfaatkan sebaik-bainya demi kepentingan  bersama. Di samping, tentu saja, ini dapat menghindarkan masayarakat  dari perpecahan dan konflik lantaran saling memperebutkan  kekayaan tersebut.

Satu hal lagi, di samping banyak hal lain yang tak mungkin disebutkan satu persatu di sini, bahwa kehadiran  pemerintah dalam kehidupan masyarakat akan  dapat mengatur pelbagai corak hubungan antarmasyarakat dengan pihak (masyarakat) lain. Ini bermanfaat bagi kemajuan, pergaulan,  dan perkembangan, baik bagi masyarakat  itu sendiri, maupun  masyarakat  manusia secara keseluruhan.

Lazimnya Pemimpin dalam Pemerintahan

Dengan menimbang hal-hal di atas, jelaslah bahwa pandangan pihak-pihak tertentu bahwa eksistensi pemerintah tidak diperlukan, sebagai pandangan kaum  Khawarij yang menjunjung slogan, “Sesungguhnya hukum (pemerintahan) hanya milik Allah,”   tidaklah berdasar sama sekali dan sangat tidak masuk akal.

Sehubungan dengannya, Imam Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban, “Slogan mereka itu benar, namun mereka mengambil kesimpulan  yang keliru dari dirinya. Mereka mengatakan bahwa tak ada  pemerintahan kecuali pemerintahan Allah. Tetapi umat harus  dipimpin oleh seorang penguasa, baik ia shalih maupun tidak. Mereka yang berada di bawah pemerintahan orang-orang  beriman dan tidak beriman dapat bekerja dan menikmati hidup.”(Catatan Kaki: lihat, Nahj al-Balâghah)

Imam Ali al-Ridha mengatakan, “Pemimpin, pelindung, dan wali umat merupakan  alat bagi penjagaan  iman dan  penjamin integritas struktur sosial, perkembangan ekonomi, serta  pelaksanaan hukum-hukum Allah. Ia  memperoleh hak-hak Ilahi, memelihara integritas iman,  dan melindungi kehormatan orang-orang muslim. Ia meletakan penderitaan dan kemarahan ke dalam hati  orang-orang munafik dan rencana-rencana pengrusakan orang-orang  kafir. Imam tak kenal lelah dalam  menuntun umat;  seorang negarawan yang handal dan pengelola  segala urusan mereka, yang kehendak dan ketetapannya tidak  mengenal keletihan dan kelemahan.”

Begitulah, keberadaan seorang  pemimpin (wali) dengan otoritas (wilayah)-nya merupakan   kelaziman dalam sebuah pemerintahan. Wilayah sendiri  mengandungi sejumlah penegertian, dan akan dijelaskan satu persatu di bawah ini.

1. Cinta dan kasih sayang.

Ini misalnya, seperti yang tercantum dalam al-Quran: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,  sebagian mereka (adalah) menjadi wali  bagi sebagian yang lain. (al-Taubah: 72)

Juga dalam ayat yang lain: Janganlah orang-orang mukmin  mengambil orang-orang kafir menjadi wali  dengan meninggalkan orang-orang mukmin.(Âli Imrân: 28)

Dan, “Ya  Allah, cintailah orang-orang yang mencintainya (Ali) dan musuhilah orang-orang yang memusuhinya.”(al-Hadis)

2. Pembuat undang-undang.

Ini dapat ditemui dalam pernyataan al-Quran: Inil hukmu illa lillâh.

Juga dalam ayat lainnya: Barang siapa yang tidak memutuskan  menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah  orang-orang yang kafir.(al-Mâidah: 44)

Dan: … maka mereka itulah  adalah orang-orang yang zalim.(al-Mâidah: 45)

Lalu: …maka mereka itulah orang-orang yang fasik.(al-M­idah: 47)

Juga dalam ayat lainnya: Hai orang-orang yang beriman,  taatilah Allah, taatilah rasul dan Ulil Amri di antara kamu.(al-Nisâ: 59)

Imam  Mahdi  berkata, “Pada akhirnya, kalian harus merujuk pandangan mereka yang meriwayatkan hadis-hadis kami,  maka sesungguhnya  itulah hujjah untuk kalian dan aku adalah hujjah Allah.”

Imam Husain juga mengatakan, “Administrasi semua persoalan (al-umur) haruslah berada di tangan orang-orang yang berpengetahuan ilahiah, yang mengimani dan memelihara dari-Nya (berhubungan  dengan perintah-perintah) apa yang telah diperintahkan (halal) dan apa yang telah dilarang (haram).”

3. Penguasa.

Dalam makna ini, tercakup tiga sub-makna; pemimpin, pengawas, dan pembuat  undang-undang.

Berdasarkan ketiga pengertian wilayah  yang dikemukakan di atas, tampak bahwa pembuat  undang-undang dinisbahkan kepada Allah Swt, juga kepada nabi, imam, bahkan para perawi hadis (ulama/fukaha) sebagaimana dikemukakan di atas.

Konsep wilayah itu sendiri terbagi menjadi dua jenis; wilayah tasryi’i dan wilayah takwini.

Wilayah Takwini adalah wilayah penciptaan atau pengaturan alam. Wilayah ini berasal dari dan kembali  hanya  kepada Allah Swt.

Sedangkan wilayah tasyri’i adalah  wilayah pembuat undang-undang, pengawasan, atau kepemimpinan. Wilayah ini juga  berasal dari  dan kembali kepada Allah, walaupun adakalnya juga diserahkan kepada nabi, imam, ataupun fukaha dalam hal pelaksanaannya. Isi rumusan ini tidaklah bersifat kontradiktif. Sebab, pada dasarnya, hukum-hukum yang dikeluarkan para fukaha tetap berasal dan kembali kepada Allah Swt.

Kriteria Pemimpin
Kriteria-kriteria yang dikemukakan di bawah ini hanya  berkenaan dengan  sosok pemimpin yang bukan berasal dari kalangan maksumin (nabi dan imam), pada masa kegaiban Imam Mahdi. Sebab, untuk para maksumin, tentu kita sudah mafhum sehingga tak memerlukan lagi penjelasan lebih jauh.

Seseorang tidak akan menempati kedudukan sebagai pemimpin (imam),  kecuali setelah  memenuhi sejumlah kriteria yang telah dibatasi syariat. Dan yang terpenting dari kriteria-kriteria tersebut adalah:

1.   Faqahah (memahami kaidah dan detail syariat)

  1. ‘Adalah
  2. Kafa’ah 

Imam Khomeini mengatakan, “Seorang wali harus  memenuhi dua kriteria, yang keduanya merupakan ketentuan mendasar dalam sebuah pemerintahan–yakni  pemerintahan yang dilandasi undang-undang ilahi—yang tidak dapat diterima akal kecuali dengan keduanya. Yang pertama adalah  pemahaman terhadap undang-undang (faqahah). Dan yang kedua, keadilan (‘adalah). Sedangkan masalah  kafa’ah termasuk ke dalam permasalahan ilmu dengan ungkapannya,  yang juga tidak diragukan keharusannya bagi seorang hakim. Dapat juga Anda katakan bahwa semua itu merupakan kriteria-kriteria yang mendasar.”(Catatan kaki: Kitab al-Bali’, jil. II, hal. 461-467)

Lebih lanjut, akan diuraikan makna ketiga istilah tersebut secara  ringkas sebagai berikut:

  1. Yang dimaksud dengan istilah  faqahah di atas adalah pencapaian derajat ijtihad, yaitu Yaitu kemampuan secara  ilmi  dalam menurunkan hukum syariat dari  dalil-dalil yang telah tetap baginya.  Dalam hal ini, faqahah  sebagai kriteria imamah harus berhubungan dengan dua hal.

Pertama, bahwa untuk memenuhi  tugas dan tanggung jawab, seorang imam seyogianya memiliki kecukupan (kafa’ah) ilmu dalam  setiap permasalahan syariat Islam, mulai dari hukum, tujuan, akhlak, dan metode pelaksanaan syariat dalam kerangka membenahi setiap perkara, sehingga ia (sang imam) pun dapat mengatur perjalanan politi pemerintah. Juga hendaknya, ia memiliki kemampuan ilmi sewaktu mengalami kesulitan berkenaan dengan kaidah syariat.

Dalam hal ini, seorang imam tidak dibenarkan bersandar kepada mujtahid lain. Sebab, dalam menentukan ketentuan syariat haruslah sesuai dengan permasalahan politik yang ada. Dan dalam menentukan kebutuhan umum suatu pemerintahan, diperlukan suatu kebijaksanaan yang selalu  sesuai dengan  iklim politik yang ada, serta meliputi segenap persoalan yang terjadi, sekalugus meliputi segenap masalah yang diperlukan dalam proses pemerintahan.

            Nah,  seorang imam harus memiliki pandangan yang jelas tentang seluruh kabutuhan syariat yang harus dimiliki suatu pemerintahan. Jelas, semua itu tak akan mampu diwujudkan kecuali sosok wali al-amr ataupun imamnya adalah seorang mujtahid (orang yang sudah mampu berijtihad).

Kedua, selain imam harus seorang mujtahid sebagai prasyarat dibenarkannya umat bertaklid kepadanya, akan sangat memudahkan  pabila ia juga seorang  marji’ taqlid. Ini akan mempererat keterikatan hubungan antara imam dengan umat, mengingat keberhasilan pemerintah islami amat bergantung pada kualitas hubungan antara imam dengan umatnya.

  1. Istiqamah  dalam thariqah  dan syariat Islam. Dengan syarat, istiqamah  telah menjadi tabiat yang tetap bagi seseorang yang disifati adil.  Atau dalam ibarat lain, telah menjadi kebiasaan baginya. Demikianlah  pendapat yang populer di kalangan ulama.

Mereka tidak memaknai ‘adalah  semata sebagai pemenuhan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Tetapi lebih dimaknai sebagai sesuatu yang sudah menjadi kekuatan untuk menguasai diri, sehinggga orang percaya bahwa dirinya tak akan lagi melakukan  pelanggaran kendati dalam situasi yang sangat sulit.

Tentu saja  definisi ‘adalah seperti di atas  bersifat khusus. Sedangkan definisi secara  umum, yaitu, Islam, serta fana  terhadap  kebaikan syariat dengan mewujudkannya dalam perbuatan. Namun, makna ‘adalah  bagi seorang imam harus  jauh lebih ketat ketimbang definisi tersebut. Karena  seorang imam  bertanggung jawab membimbing umat manusia di jalan kebaikan bagi mereka.

Di sisi lain, imam adalah  sosok terpenting dalam suatu masyarakat. Sebab, darinyalah umat terilhami, mengambil  teladan, dan belajar. Selain itu, seorang imam merupakan figur yang dipercaya dan diimani untuk mengatur  kebaikan sebuah pemerintahan, baik dalam sistem hukum maupun ekonominya.  Oleh karena itu, kedudukan imam haruslah diisi oleh seseorang  telah mencapai derajat  keadilan tertinggi.

Ayatulah Syahid Baqir Shadr mengatakan, “Tatkala tanggung jawab  menjadi lebih besar, lebih luas,  dan lebih berbahaya, maka bagi yang memegangya harus  memiliki potensi yang  lebih besar dan sempurna dalam menjaga keistiqamahan, sehingga dapat selamat dari kehancuran. Oleh karena itu, benar sekali pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan marji’iyah  berdiri di atas tonggak keadilan yang tinggi dalam keistiqamahan serta  keikhlasan kepada Allah Swt.”(Catatan kaki: Fatawa al-Wadh’iyah, hal. 121)

Bersabda Rasul saww, “Keimamahan itu tidak baik, kecuali bagi seseorang yang memiliki tiga  perkara; wara’ yang menghindarkannya dari bermaksiat kepada  Allah Swt, kelembutan (hilm) yang menguasai kemarahannya, dan penguasaan (wilayah) yang baik.”

            Dalam riwayat lain, beliau bersabda, “Para  faqih adalah umana’  para rasul sebelum masuk ke dalam pengarus dunia.

Juga dari Imam Hasan al-Askari, “Adapun seorang fukaha yang menjaga diri, mempertahankan agamanya, menentang hawa nafsunya, taat pada  perintah maula-nya, maka  bagi  orang awam hendaklah bertaklid kepadanya.”

3. Kafa’ah, atau pemahaman  yang dimiliki secara luas mencakup pelbagai persoalan kemasyarakatan, politik, dan kemanusiaan, yang semuanya merupakan  penopang bagi seorang fakih guna mencapai wilayah yang baik, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis.

Bersabda Rasulullah saww, “Siapapun yang memimpin kaum muslimin, sementara ia melihat adanya  seseorang yang  lebih utama darinya, maka ia telah berkhianat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dan kaum muslimin.”

Imam Khomeini berkata, “Masalah kafa’ah merupakan masalah pengetahuan dalam bentuk luas. Dan tidak diragukan kezalimannya bagi seorang hakim.”

 

Tugas Pemimpin

Sehubungan dengan perannya sebagai penguasa, seorang pemimpin harus menjalankan tugas-tugas berikut:

  1. Membuat undang-undang. Sebagaimana telah dijelaskan di awal pembahasan,  tugas ini tidak boleh  menyempal dari wilayah tasyri’i  Allah Swt. Segenap produk hukum yang dihasilkannya, haruslah berasal dari dan kembali kepada Allah Swt.
  2. Mengawasi pelaksanaan undang-undang.Tugas  ini meliputi segenap upaya seorang  penguasa untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan berjalan  dalam koridor hukum yang berlaku. Pendeknya, jangan sampai sistem dan proses pemerintahan menyimpang dari syariat Allah Swt.
  3. Memimpin pelaksanaan undang-undang. Tugas ini meliputi segenap upaya pemberian hidayah kepada masyarakat, membimbing mereka ke arah syariat Allah Swt. Ini dapat diartikan pula sebagai proses penghidayahan ke arah sesuatu yang mengandungi kemaslahatan bagi mereka (masyarakat).[]
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s